Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Su-kamdani menyayangkan
kenaikan ini. Pihaknya bakal mengambil beberapa langkah untuk melawan keputusan Anies itu.
Pertama, dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyentil Anies yang
dianggapnya telah menabrak regulasi ketenagakerjaan. "Hal ini berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata I lariyadi saat konferensi pers
di kantor Apindo di Jakarta, kemarin.

Kedua, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan atau bahkan
sanksi kepada Anies karena dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Anies benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.

Terakhir, Apindo mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah
buruh DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
Intinya, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz
Wuhadji menilai apa yang dilakukan Anies tak lepas dari kepentingan Pilpres 2024. Manuver ini
sudah terbaca. Tepatnya, saat Anies meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengubah
formula penetapan UMP 2022 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

Hanya saja, setelah bersurat kepada Menaker, Anies tidak melakukan tindak lanjut ke Presiden
Jokowi. Anies justru ujug-ujug merevisi besaran upah buruh DkF Jakarta 2022 yang sebelumnya
sudah sempat ditetapkan sesuai formula PP 36/2021. Perubahan sikap Anies ini juga didasari
oleh tekanan salah satu serikat pekerja atau buruh di Indonesia.

Menurut Adi, tekanan itu hanya muncul dari satu serikat pekerja, dan tidak mewakili seluruh
pekerja di Indonesia. Padahal, penetapan upah buruh DKI Jakarta 2022 juga sudah melibatkan
perwakilan serikat pekerja untuk menyepakati besarannya.

Kemenaker juga menyayangkan Anies melakukan revisi kenaikan upah buruh. Biro Humas
Kemnaker, Chairul Harahap mengatakan, dalam revisi kenaikan upah buruh Anies ini tidak sesuai
dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan pelaksana UU nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Mendengar Anies diserang pengusaha, buruh pun turun tangan. Ketua Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal secara tegas mengatakan, rencana Apindo yang akan
menggugat Pemprov DKI ke PTUN seperti menyiram bensin dalam api.

"Ini apa? Siapa di baliknya? Apindo itu pengurusnya rata-rata orang personalia. Jadi jangan siram
bensin ke dalam api," tegas Said.

Ia menganggap, rencana Apindo bikin sakit hati para buruh. KSPI dan buruh mengecam rencana
tersebut karena akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi buruh yang meluas. Tidak hanya di
Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.

Padahal, kata dia, kenaikan UMP DKI Jakarta akan menggairahkan daya beli masyarakat,
terutama kaum buruh. Sehingga pada akhirnya yang diuntungkan dari kalangan pengusaha,
karena daya beli meningkat.

70