Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Kadin Heran Anies Bersurat ke Kemenaker
Nama Media Republika
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis ZAINUR MAHSIR RAMADHAN
Tanggal 2021-12-21 06:01:00
Ukuran 199x249mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 149.250.000

News Value Rp 447.750.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak terima dengan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI dari semula
Rp 37 ribu (0,8 persen) menjadi Rp 225 ribu (5,1 persen). Alhasil, UMP DKI 2022 menjadi Rp
4.641.854 dari sebelumnya Rp 4.416.186. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin
Indonesia, Adi Mahfudz, menuding revisi UMP DKI secara sepihak yang dilakukan Gubernur Anies
memiliki motif politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, hal itu terlihat dari
keberatan Anies atas kenaikan UMP sebelumnya yang dianggap kecil hingga bersurat ke Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

KADIN HERAN ANIES BERSURAT KE KEMENAKER

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak terima dengan Keputusan Gubernur
DKI.Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI dari
semula Rp 37 ribu (0,8 persen) menjadi Rp 225 ribu (5,1 persen). Alhasil, UMP DKI 2022 menjadi
Rp 4.641.854 dari sebelumnya Rp 4.416.186.

Wakil Ketua Umum Bidang Ke-tenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz, menuding revisi
UMP DKI secara sepihak yang dilakukan Gubernur Anies memiliki motif politik Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2024. Menurut dia, hal itu terlihat dari keberatan Anies atas kenaikan UMP sebelumnya
yang dianggap kecil hingga bersurat ke Menteri Ketena-gakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
"Ini jelas (motif pilpres), waktu itu kati Anies meminta ada formula perubahan ke Kemenaker,
apa kaitannya? Tidak ada korelasinya," kata Adi dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (20/12).

Dia heran mengapa Anies bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kalau
merasa kenaikan UMP DKI 2022 kurang besar.

Menurut Adi, harusnya Anies menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden Joko Widodo
(Jo-kowi). Pasalnya, aturan yang diprotes Anies merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Itu ranah presiden, ya langsungaja ke presiden," ucap Adi.

66