Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 65
beli sebesar Rp 180 triliun. Kalau memang itu secara nasional, kita kalkulasi secara DKI
kenaikannya pun mungkin puluhan triliun dan ini sangat menguntungkan pengusaha," katanya
dalam konferensi pers virtual, Sabtu (18/12/2021).
Diketahui, mengutip keterangan di situs PPID Jakarta, setelah naik Rp 225.667, UMP DKI Jakarta,
naik dari Rp 4.453.935,536 menjadi Rp 4.641.854.
Anies meminta seluruh pihak dapat objektif melihat situasi perekonomian saat ini yang semakin
membaik dalam menentukan besaran UMP.
"Jadi saya ingin sampaikan ke semua cobalah objektif, tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun
ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini
akal sehat aja nih, kan common sense," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2021).
Anies awalnya mengatakan kenaikan UMP hanya sebesar 0,8 persen jika mengacu pada formula
UMP yang diatur pemerintah. Sedangkan pada 2020, kenaikan UMP mencapai 3,3%. Padahal
saat itu kondisi ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Atas hal ini Pemprov DKI
memutuskan untuk merevisi UMP DKI.
Eks Mendikbud itu juga meyakini, pengusaha sudah terbiasa dengan kenaikan UMP. Pasalnya,
setiap tahunnya UMP DKI selalu naik di kisaran 8,6 persen. Bahkan di situasi pandemi COVID-
19 sekalipun, UMP tetap naik sekitar 3%.
"Para pengusaha juga sudah terbiasa bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir rata-
rata-nya naik sekitar 8,6%. Artinya, dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6%,"
sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah
yang melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
dalam hal ini menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melanggar
peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (20/12).
Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin memuji langkah
berani Gubernur Anies Baswedan yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 5,1%.
Keputusan tersebut dinilai Sultan berpihak pada kelompok buruh.
"Itu simbol keberpihakan negara kepada masyarakatnya sendiri. Kita berhutang terima kasih
kepada pengusaha tapi buruh berhak memperoleh pendapatan yang adil dan Proporsional," ujar
Sultan dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menilai Anies Baswedan harus bekerja keras menghitung
semua hak dan kewajiban pengusaha dan buruh. Ia mengulas DKI Jakarta secara sosial ekonomi
memiliki karakteristik yang berbeda dan pantas untuk diperlakukan berbeda dari daerah lainnya.
64
