Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Dinilai Langgar Aturan karena Revisi UMP, Anies bakal Disanksi?
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5863613/dinilai-
langgar-aturan-karena-revisi-ump-anies-bakal-disanksi
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-21 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah diminta agar memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar aturan tentang
pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam hal ini menilai
Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melanggar peraturan yang ada,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

DINILAI LANGGAR ATURAN KARENA REVISI UMP, ANIES BAKAL DISANKSI?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah diminta agar memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar aturan tentang
pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
dalam hal ini menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melanggar
peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).

Menurutnya kepala daerah seperti Anies Baswedan yang melawan hukum, dalam hal ini tentang
pengupahan berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan
bagi perekonomian nasional.

Kepada Tito, pengusaha meminta kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan
agar diberikan pembinaan ataupun sanksi.
"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak memahami peraturan perundangan yang

72