Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 78
Judul Beda Formula Penetapan Upah
Nama Media koran.tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://koran.tempo.co/read/metro/470479/revisi-upah-minimum-
provinsi-jakarta-dipermasalahkan?
Jurnalis Fransisco Rosarians Enga Geken
Tanggal 2021-12-21 05:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mempermasalahkan kebijakan pemerintah DKI Jakarta merevisi
penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 dari Rp 4.453.724 menjadi Rp 4.641.854.
Sebab, kebijakan ini dinilai menyalahi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu,
Kementerian Ketenagakerjaan berencana menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk
menentukan sikap terhadap pemerintah Jakarta.
BEDA FORMULA PENETAPAN UPAH
Kementerian Ketenagakerjaan mempermasalahkan kebijakan pemerintah DKI Jakarta merevisi
penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 dari Rp 4.453.724 menjadi Rp 4.641.854.
Sebab, kebijakan ini dinilai menyalahi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu,
Kementerian Ketenagakerjaan berencana menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk
menentukan sikap terhadap pemerintah Jakarta.
“Jelas, (DKI) tak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan,
Khairul Harahap, kepada Tempo, kemarin.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah.”
Menurut Khairul, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta wajib diselaraskan dengan
aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Saat ini, ihwal pengupahan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Formula penghitungan upah minimum dalam aturan tersebut didasari data komprehensif Badan
Pusat Statistik (BPS).
Peraturan tersebut juga telah menetapkan model penghitungan gaji terkecil di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota. Setiap kepala daerah harus mengikuti formula dalam Pasal 26 dan 27
aturan tersebut. “Kami menyesalkan kejadian tersebut (DKI merevisi UMP 2022). Kami akan
kawal penerapan PP Upah,” ujar Khairul.
77
