Page 76 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

SALING ANCAM SETELAH PENETAPAN UPAH

Keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022
menimbulkan polemik di antara pengusaha dan pekerja. Kelompok pengusaha berencana
menggugat keputusan gubernur itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun, di sisi lain, serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran jika
aturan baru tersebut dipersoalkan ke pengadilan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan patut
diduga bahwa pemerintah DKI menabrak sejumlah regulasi dalam merevisi besaran UMP Jakarta
tahun 2022 sebesar 5,1 persen, atau setara dengan Rp 225.667, menjadi Rp 4.641.854.

Pemprov seharusnya menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagai dasar formula penetapan gaji terkecil karyawan Ibu Kota.
"Karena itu melanggar hukum, kami juga mengimbau pengusaha tak menjalankan revisi UMP
hingga ada kekuatan hukum tetap di pengadilan," kata dia, kemarin.

Pada Pasal 26 dan 27 PP Nomor 36 Tahun 2021 disebutkan bahwa buruh Jakarta seharusnya
hanya mendapat penambahan penghasilan 0,8 persen atau Rp 37.749 dari UMP tahun ini, yang
besarnya Rp 4.416.186. Selain itu, berdasarkan Pasal 29, pemerintah provinsi sebenarnya
dibatasi untuk mengumumkan secara resmi besaran upah tersebut sebelum 21 November 2021.

Menurut Hariyadi, keputusan DKI tersebut akan berdampak pada masyarakat, terutama para
pencari kerja baru. Undang-Undang Cipta Kerja induk aturan PP Nomor 36 Tahun 2021—
menginisiasi UMP sebagai jaring pengaman sosial yang menjadi dasar struktur skala upah.

Pengusaha nanti menerapkan batas upah terendah tersebut bagi pekerja tanpa pengalaman.
Tingginya UMP, kata dia, justru akan membuat pengusaha memilih pekerja yang sudah
berpengalaman.

"Kesempatan pekerja baru akan semakin terbatas," kata dia.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Sarman Simanjorang, menilai
mayoritas pengusaha tak akan mampu memenuhi batas upah terendah karyawannya. Menurut
dia, pengusaha masih berupaya memulihkan neraca keuangan akibat munculnya wabah Covid-
19.

Beberapa sektor usaha bahkan sudah gulung tikar atau hanya mampu beroperasi secara
terbatas. Selain itu, Sarman mengklaim, roda ekonomi belum pulih karena tingkat konsumsi
masyarakat masih sangat rendah. "Jumlah pengusaha yang tidak mampu saat ini lebih dominan
dibandingkan dengan yang mampu," ujarnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut menggugat penetapan upah 2022 oleh
Pemprov DKI. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz, mengatakan
revisi UMP itu ditetapkan tanpa melalui pembahasan bersama kelompok pengusaha.

Sebelumnya, DKI menggelar rapat tripartit bersama Dewan Pengupahan, yang berisi perwakilan
pekerja dan pengusaha, pada pertengahan November 2021. Dalam rapat tersebut, ketiga pihak
sepakat menjalankan PP Pengupahan dengan menetapkan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp
4.453.724. Hasil pembahasan ini pun telah menjadi produk hukum, yaitu Keputusan Gubernur
Nomor 1395 Tahun 2021.

75