Page 74 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 74
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tambahnya.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap menjelaskan bahwa menyangkut sanksi
dikembalikan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Kita kembali kepada regulasi yang berhubungan dengan pemerintah daerah, yaitu Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga itu nanti yang referensinya
ke sana. Soal bagaimana tindak lanjutnya? tentu perlu kita bersinergi untuk melihat hal ini secara
jernih," katanya kepada detikcom ketika ditanya soal sanksi terhadap Anies, Senin (20/12/2021).
Pada pasal 68 UU tersebut memang diatur sanksi untuk kepala daerah maupun wakil kepala
daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 huruf f.
"Dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota," bunyi pasal 68 dikutip detikcom.
Kebijakan penetapan upah minimum sendiri merupakan program strategis nasional. Namun
urusan di pemerintahan daerah, lanjut Chairul bukan ranah Kemnaker, melainkan kementerian
teknis lain dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau kita bicara upahnya sendiri dan regulasi upahnya memang lead sector-nya ada di kami,
Kementerian ketenagakerjaan. Tapi kalau bicara soal implementasi dan penanganan dan sampai
dengan pengupahannya memang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini adalah tentu
kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri," tambahnya.
73
