Page 85 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Selain itu, Hariyadi juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberi
sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta. Hariyadi menilai, Anies telah melawan hukum soal
pengupahan dengan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi
5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen. "Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak
kondusif," tegasnya.

Dia menambahkan, dengan adanya revisi dari Anies itu, upaya untuk mengimplementasikan
jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman sulit dilakukan. Khususnya,
ketika struktur skala upah di DKI semakin tidak jelas dengan JPS yang terabaikan. "Karenanya,
kami meminta Kemenaker untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan
hukum regulasi," jelasnya.

Tak hanya itu, Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
pembinaan dan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar, termasuk Anies. Utamanya,
karena telah melemahkan sistem pemerintahan. "Sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014
pasal 272, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah," ucap Heriyadi.
Lebih jauh, dengan adanya keputusan Anies untuk merevisi besaran nilai UMP pada 2022, pihak
Apindo, juga mengimbau perusahaan di Jakarta untuk mengabaikannya. Hal itu, kata dia sembari
menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap. "Namun, tetap mengikuti Kepgub
DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di mana kenaikan UMP 0,85 persen,"
katanya.

Menanggapi desakan dari kalangan pengusaha, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan apakah
Anies Baswedan telah melanggar aturan atau tidak terkait revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.
"Pada prinsipnya, kami akan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentang dengan kebijakan
dengan Kemendagri," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap ketika ditanya
sanksi untuk Anies.

Sanksi terhadap Anies, kata dia, akan diberikan oleh Kemendagri. Sebab, semua hal yang
menyangkut pemerintah daerah berada di bawah kewenangan Kemendagri. Adapun bentuk
sanksinya sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa gubernur yang tak menjalankan program strategis
nasional dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan
pemberhentian permanen.

Chairul menjelaskan, penetapan UMP 2022 memang merupakan program strategis nasional.
Dalam prosesnya, penetapan UMP 2022 harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut Chairul, Gubernur Anies telah melanggar PP tersebut dalam menetapkan UMP DKI 2022.
Untuk diketahui, jika mengacu pada formula dalam PP 36, UMP DKI hanya naik 0,85 persen,
bukan 5,1 persen. "Dalam pelaksanaanya dia (Anies) mungkin tidak sesuai dengan PP 36," kata
Chairul kepada Republika.co.id, Ahad (20/12).

Seperti diketahui, Pada Sabtu, 18 Desember, Anies memutuskan untuk mengubah besaran
kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Sehingga besaran UMP 2022 menjadi
Rp 4.641.854.

Terjadi kenaikan upah yang cukup signifikan dibanding keputusan Anies sebelumnya. Pada 22
November, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp 37.748 saja.
Kenaikkan sebesar 0,85 persen inilah yang sesuai dengan formula PP 36.

84