Page 249 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

APINDO NILAI ANIES LANGGAR PP PENGUPAHAN, MINTA KEPGUB REVISI UMP
DICABUT
Pemprov telah merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen. Nilai tersebut tidak bisa diterima
oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia ( ) sebab mereka merasa penetapan besaran kenaikan
melanggar Peraturan Pemerintah tentang pengupahan.

"Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat
ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu Pasal 26
mengenai cara perhitungan upah minimum dan Pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi,"
kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani dikutip dari keterangan tertulis yang diterima
wartawan, Senin (20/12).

Apindo menilai revisi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan karena
ada kesalahan dalam perhitungan. Tapi karena ada tekanan dari buruh.

"Namanya revisi kalau barang salah, ini enggak ada yang salah dengan prosesnya, berubah itu
karena tekanan (dari buruh), bahaya negara dikendalikan dengan tekanan-tekanan, kita tidak
seperti itu, kita harus lihat secara lebih holistik secara tatanan aturan yang ada," sambung
Hariyadi.

Maka itu, Apindo sepakat untuk melaporkan Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Anies tetap menetapkan kenaikan sebesar 5,1 persen. Sebab Anies dinilai sudah menyalahi
aturan revisi Kepgub yang sebelumnya sudah ia teken.

"Kita akan tunggu Kepgub-nya akan seperti apa (revisi UMP), begitu Kepgub keluar kita akan
langsung tuntut, ini melanggar, dia Gubernur, harusnya paham sekali masalah ini," lanjut
Hariyadi.

Apindo juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan teguran atau
pembinaan kepada Anies.

"Kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014,
Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," pungkas Hariyadi.

Sebelumnya, Anies merevisi Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP DKI Jakarta tahun
2022 yang sebelumnya ditetapkan naik sebesar 0,8 persen.

Anies sudah menyurati Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) karena menilai besaran kenaikan
UMP tahun 2022 sangat kecil jika dibandingkan dengan kenaikan di tahun-tahun sebelumnya.
Namun surat tersebut tidak dibalas oleh Kemnaker.

Anies akhirnya melakukan penghitungan ulang dengan menggunakan formulasi yang dinilai lebih
sesuai. Hasil perhitungan itu menetapkan kenaikan UMP menjadi 5,1 persen. Keputusan tersebut
disampaikan pada Sabtu, (18/12).

Perlu diketahui batas akhir melakukan revisi terhadap Kepgub tentang pengupahan selambat-
lambatnya adalah 29 November 2021, sedangkan Anies melakukan revisi UMP pada Sabtu
(18/12) kemarin.

248