Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 245
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuding, Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai cara perhitungan upah minimum dan
pasal 27 mengenai upah minimum propinsi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin
justru memuji langkah berani Anies yang dinilainya sangat heroik bagi kelompok buruh.
"Itu simbol keberpihakan negara kepada masyarakatnya sendiri. Kita berutang terima kasih
kepada pengusaha, tapi buruh berhak memperoleh pendapatan yang adil dan proporsional,"
ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/12).
Sebagai kepala daerah, kata Sultan, mantan Rektor Paramadina itu pasti sudah menghitung
secara matang hak dan kewajiban pengusaha dan buruh.
Apalagi, DKI Jakarta secara sosial ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dan pantas untuk
diperlakukan berbeda dari daerah lainnya.
"Aturan dan standar perhitungan upah minimum DKI tidak bisa dibatasi dengan aturan yang
berlaku secara nasional. Ini daerah yang istimewa.
Size ekonominya luar biasa besar," ujar Sultan.
Menurut Sultan, hampir separuh uang di negara ini berputar di Jakarta. Oleh karena itu, ia
menilai wajar jika inflasi di DKI pada sektor tertentu seperti transportasi dan makanan menjadi
tinggi dibandingkan daerah lainnya.
"Kita ingin pola konsumsi kelompok buruh yang merupakan kelas menengah harus dijaga,
sehingga struktur ekonomi nasional terjaganya, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional
saat ini," jelas dia.
Lebih lanjut, mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini meminta agar para pelaku usaha tidak melakukan
pengurangan jumlah tenaga kerja secara sepihak.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan kelonggaran atau insentif retribusi daerah
terhadap pelaku usaha di wilayah Jakarta," tutup dia.
(Pon).
244
