Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, aksi tersebut demi memperjuangkan upah buruh yang
layak.

INI HITUNGAN BURUH, KALAU PEMERINTAH NAIKKAN UPAH 5 PERSEN AKAN
TERJADI PERTUMBUHAN DAYA BELI RP 180 TRILIUN

Kalangan buruh menolak kenaikan upah minimum tahun 2022 sejak ditetapkannya oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), rata-rata sebesar 1,09 persen. Pekerja atau buruh
terus melakukan aksi unjuk rasa nasional.

Mereka menentang kenaikan upah minimum versi pemerintah tersebut. Ketua Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal
mengungkapkan, aksi tersebut demi memperjuangkan upah buruh yang layak.
"Kami melakukan aksi itu bagian dari perjuangan agar upah di DKI itu naiknya per hari tidak
setengah harga toilet. Kalau setengah harga toilet kenaikan upah minimum seperti tahun SK
yang lalu, direvisi. Memang nanti siapa yang beli barang-barang dari pengusaha, itu kan buruh,"
kata Said Iqbal secara virtual, Senin (20/12/2021).

Ditambah lagi, pernyataan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang
menyatakan, kenaikan upah minimum sebesar 5 persen akan mendongkrak pertumbuhan
ekonomi RI hingga mencapai 5 persen pada tahun 2022.
"Menteri Bappenas sudah menyatakan, secara nasional kalau upah minimum naik 5 persen akan
terjadi pertumbuhan daya beli itu adalah Rp 180 triliun. Itu angka yang besar untuk
menyumbang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan Presiden Bapak Jokowi 4 persen sampai
5 persen, menurut data BPS," ujar Said Iqbal.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan
menaikkan UMP DKI 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik 5,1 persen dari UMP tahun 2021 yang
sempat diputuskan. Karena keputusan sebelumnya, Anies hanya menetapkan kenaikan UMP DKI
sebesar Rp 37.749 atau naik 0,85 persen apabila mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Keputusan yang ia lakukan tentunya berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7-5,5 persen.
Kemudian, pertimbangan lainnya berdasarkan inflasi yang akan terkendali pada posisi 3 persen.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," ujar Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).

Anies bilang, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun sebelum
pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6
persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," jelasnya.

242