Page 241 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 241
Pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah yang
melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
"Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
kata Hariyadi.
Menurutnya kepala daerah seperti Anies Baswedan yang melawan hukum, dalam hal ini tentang
pengupahan berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan
bagi perekonomian nasional.
"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak memahami peraturan perundangan yang
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tambahnya.
Pengusaha menilai ada unsur kepentingan politik di balik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma
naik Rp 37.749 di tahun depan.
"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Jadi jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam konferensi pers.
Apalagi langkah Anies yang beberapa waktu lalu menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta dia nilai tak ada
korelasinya. Kalau Anies ingin minta perubahan formulasi UMP harusnya disampaikan langsung
ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani pun menegaskan bahwa Anies telah melanggar
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal itu tentu menjadi
catatan jika Anies ingin mencalonkan diri sebagai presiden alias nyapres.
"Dia (Anies) sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi
catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tambahnya.
240
