Page 240 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 240
Ringkasan
Pengusaha menyikapi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah
minimum provinsi (UMP) 2022 dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667.
Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan. Apa kata pengusaha?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menegaskan Anies
telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
SENTILAN PENGUSAHA KE ANIES YANG REVISI UMP: MAU NYAPRES
Pengusaha menyikapi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah
minimum provinsi (UMP) 2022 dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667.
Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan. Apa kata pengusaha?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menegaskan Anies
telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa kepala daerah Gubernur DKI Jakarta telah melanggar
regulasi pengupahan, yaitu yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan," tegasnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Dia menjelaskan yang dilanggar Anies adalah pasal 26 tentang tata cara perhitungan upah
minimum, pasal 27 mengenai upah minimum provinsi, dan juga bertentangan dengan pasal 29
mengenai waktu penetapan upah minimum yang seharusnya untuk provinsi ditetapkan
selambat-lambatnya tanggal 21 November 2021 yang lalu.
Hariyadi juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi upah minimum
provinsi secara sepihak tanpa memerhatikan pendapat pengusaha.
"Pemerintah DKI telah secara sepihak melakukan revisi upah minimum provinsi DKI Jakarta
tahun 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, di mana di dalam hal ini Apindo DKI
Jakarta adalah menyatakan keberatannya terhadap revisi tersebut karena hal tersebut apabila
dilakukan maka akan melanggar ketentuan PP 36 tahun 2021 seperti yang telah kami sampaikan
tadi di depan," jelasnya.
Hariyadi menjelaskan, upah minimum menurut PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Undang-
undang Cipta Kerja bertujuan untuk mengembalikan upah minimum sebagai jaring pengaman
sosial (social safety net) bagi angkatan kerja yang belum memiliki pengalaman.
Dengan adanya revisi UMP DKI Jakarta maka upaya untuk menjadikan upah minimum sebagai
jaring pengaman sosial menjadi sulit dilaksanakan, khususnya terkait dengan pelaksanaan
struktur skala upah.
Jika penerapan upah minimum masih menggunakan konsep seperti yang lalu yaitu sebagai upah
rata-rata maka ruang untuk memberlakukan struktur skala upah menjadi sulit. Sebab, ruang
atau jarak antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum menjadi kecil.
"Kalau ini seperti ini terus menerus maka kesempatan bekerja pemula itu akan sulit karena upah
minimum tinggi sehingga perusahaan akan cenderung memilih pekerja yang berpengalaman. Ini
kesempatan untuk rekan-rekan pekerja baru ini menjadi semakin terbatas kesempatannya,"
tambah Hariyadi.
Lanjut halaman berikutnya soal sentilan pengusaha ke Anies Baswedan.
239
