Page 239 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Sentilan Pengusaha ke Anies yang Revisi UMP: Mau Nyapres
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5863251/sentilan-
pengusaha-ke-anies-yang-revisi-ump-mau-nyapres
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-20 19:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa
kepala daerah Gubernur DKI Jakarta telah melanggar regulasi pengupahan, yaitu yang ada di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Pemerintah DKI telah secara sepihak
melakukan revisi upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tanpa memperhatikan
pendapat dunia usaha, di mana di dalam hal ini Apindo DKI Jakarta adalah menyatakan
keberatannya terhadap revisi tersebut karena hal tersebut apabila dilakukan maka akan
melanggar ketentuan PP 36 tahun 2021 seperti yang telah kami sampaikan tadi di depan

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kalau ini seperti ini terus menerus maka
kesempatan bekerja pemula itu akan sulit karena upah minimum tinggi sehingga perusahaan
akan cenderung memilih pekerja yang berpengalaman. Ini kesempatan untuk rekan-rekan
pekerja baru ini menjadi semakin terbatas kesempatannya

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kita meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum
regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri
untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak
memahami peraturan perundangan yang mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan
sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah
pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Apakah revisi ini ada
sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Jadi jelas

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dia (Anies) sebagai Gubernur yang
harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi catatan tersendiri apalagi kalau mau
nyapres, jadi catatan

238