Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

ASOSIASI PENGUSAHA SINDIR ADANYA KEPENTINGAN POLITIK DI BALIK REVISI
UMP DKI
Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di
balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam konferensi pers
daring di Jakarta, Senin.

Terlebih, lanjut Adi, Anies Baswedan beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI
Jakarta.

"Padahal tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang
ditanda tangani Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu," katanya.

Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau
naik Rp225.667 dari UMP 2021, sangat membingungkan kalangan pengusaha.

Pasalnya, masih menurut dia, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan
yang berubah-ubah.

"Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari
pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya.

Lha ini Pak Anies berubah-ubah," katanya.

Adi mengatakan mekanisme penentuan upah minimum provinsi harus dilakukan melalui
mekanisme tripartit yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang di dalamnya ada
unsur akademisi dan pakar.

Kalangan pengusaha pun, lanjut dia, hanya akan menerima penetapan UMP sebelum revisi
karena ditetapkan melalui mekanisme yang sesuai aturan.

"Penetapan UMP pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui mekanisme
yang ada. Pas, sah, kami bisa terima. Tapi kok ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti mendekati
2024 ada jilid 10 mungkin. Itu yang kami khawatirkan, kan tidak karu-karuan. Yang kami
persoalkan adalah mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani menyampaikan bahwa revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 telah melanggar regulasi
pengupahan yang ada.

Menurut dia, pelanggaran tersebut akan jadi catatan buruk bagi Anies Baswedan yang sudah
masuk berbagai bursa calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Ini strong message untuk Pak Gubernur. Ini melanggar lho. Dia sebagai gubernur harusnya
paham sekali, melanggar ya jadi catatan tersendiri. Apalagi kalau mau nyapres. Jadi catatan,"
ucap Hariyadi.

233