Page 231 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 231
upah minimum provinsi (UMP) DKI sebesar 5,1 persen. Said menyebut, rencana Apindo itu bakal
membuat buruh marah dan turun ke jalan secara masif.
KSPI KECAM APINDO YANG BERENCANA GUGAT ANIES TERKAIT KENAIKAN UPAH
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam rencana Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menggugat Gubernur Anies Baswedan terkait kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) DKI sebesar 5,1 persen. Said menyebut, rencana Apindo itu bakal
membuat buruh marah dan turun ke jalan secara masif.
"KSPI dan buruh Indonesia menyesalkan dan mengecam rencana Apindo menggugat surat
keputusan (SK) Gubernur tentang upah minimum tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Karena, rencana itu akan menimbulkan eskalasi aksi buruh yang meluas tidak hanya di
DKI, tapi di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (20/12).
Menurut Said, langkah Anies merevisi kenaikan UMP menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85
persen sudah tepat. Sebab, keputusan itu dibuat dengan turut mempertimbangkan proyeksi
pertumbuhan ekonomi nasional 2022 sebesar 4-5 persen.
"Agar pertumbuhan ekonomi itu bisa dinikmati rakyatnya, maka Gubernur Anies menyesuaikan
kenaikan UMP jadi 5,1 persen," ungkap Said.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nurzaman, tak terima dengan keputusan
Anies yang mengubah besaran kenaikan UMP 2022 jadi 5,1 persen. Dia menilai Anies telah
melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kalau tidak urung (membatalkan kenaikan 5,1 persen), kami akan lakukan upaya hukum
termasuk mengadukan ke PTUN," kata Nurzaman kepada Republika, kemarin.
Ketegangan antara kubu buruh dan pengusaha ini berawal dari keputusan Anies pada Sabtu
(18/12) lalu. Saat itu, Anies memutuskan untuk mengubah besaran kenaikan UMP 2022 menjadi
5,1 persen atau Rp 225.667. Dengan demikian, besaran UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854.
Kenaikan UMP DKI 2022 cukup signifikan jika dibandingkan keputusan Anies sebelumnya. Pada
22 November, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp 37.748 saja.
Kenaikan sebesar 0,85 persen ini diketahui sesuai dengan formula penetapan upah dalam PP 36.
Sebelumnya, Anies menilai, formula kenaikan UMP sesuai arahan Kemenaker tidak adil dan tidak
sesuai dengan kondisi DKI Jakarta. Dia memerinci, kenaikan UMP sebesar 0,85 persen tidak
masuk akal jika melihat inflasi di Jakarta yang ada di angka 1,1 persen.
"Maka itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami, khususnya di Jakarta, tidak
memberikan rasa keadilan," kata Anies saat ditemui di Masjid Sunda Kelapa, Ahad (19/12).
Menyoal para pengusaha yang tidak bisa menerima keputusan itu, dia menampiknya. Pasalnya,
kata Anies, para pengusaha merupakan pihak yang justru bisa merasakan jika pertambahan
angka pada pendapatan buruh terlalu kecil.
"Karena itulah untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh, ada pertambahan
pendapatan yang masuk akal," tutur dia.
Hal itu, dinilai Anies juga sangat masuk akal bagi pengusaha untuk mengikuti keputusan itu.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang saat ini membaik nyatanya juga menjadi pertimbangan
menaikkan UMP.
"Karena toh biasanya UMP naik 8,6 persen, sekarang malah cuma 5,1 persen," ucapnya.
230
