Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 236
"Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur harus menaikkan UMK sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati/Walikota di masing-
masing provinsi," jelasnya.
Sebaliknya, dari sisi pengusaha justru merespons negatif keputusan Anies tersebut. Bahkan para
pengusaha berniat untuk menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling
tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang
Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.
Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya ada
dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama, keputusan Anies dinilai menyimpang dari
tatanan administrasi Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan KADIN DKI
Jakarta mendapatkan keluhan dari dunia usaha di Provinsi DKI Jakarta atas kenaikan UMP yang
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.
Diana Dewi menuturkan sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang
terdiri dari unsur Organisasi Pengusaha-Pemerintah-Serikat Buruh dan Akademisi pada bulan
November 2021 kemarin, telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar naik 0,85% atau
Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536.
"Penetapan UMP DKI Jakarta, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar Rp
4.453.935,536. sebagaimana diumumkan pada bulan November 2021 ini juga berpedoman pada
PP No. 36 tahun 2021, kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua pihak," ujar Diana Dewi
dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).
Sumber: detikcom Editor: Ari
235
