Page 233 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Asosiasi pengusaha sindir adanya kepentingan politik di balik revisi
UMP DKI
Nama Media makassar.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://makassar.antaranews.com/berita/336041/asosiasi-pengusaha-
sindir-adanya-kepentingan-politik-di-balik-revisi-ump-dki
Jurnalis Ade irma Junida
Tanggal 2021-12-20 19:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Apakah
revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Padahal
tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditanda tangani
Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Investor
dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari pemerintah.
Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Penetapan
UMP pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui mekanisme yang ada. Pas,
sah, kami bisa terima. Tapi kok ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti mendekati 2024 ada jilid 10
mungkin. Itu yang kami khawatirkan, kan tidak karu-karuan. Yang kami persoalkan adalah
mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Ini strong message untuk Pak Gubernur. Ini
melanggar lho. Dia sebagai gubernur harusnya paham sekali, melanggar ya jadi catatan
tersendiri. Apalagi kalau mau nyapres. Jadi catatan

Ringkasan

Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di
balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

232