Page 248 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Apindo Nilai Anies Langgar PP Pengupahan, Minta Kepgub Revisi UMP
Dicabut
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/apindo-nilai-anies-langgar-pp-
pengupahan-minta-kepgub-revisi-ump-dicabut-1x9BATqAMRr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 19:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta,
telah melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP)
No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah
minimum dan Pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Namanya revisi kalau barang salah, ini
enggak ada yang salah dengan prosesnya, berubah itu karena tekanan (dari buruh), bahaya
negara dikendalikan dengan tekanan-tekanan, kita tidak seperti itu, kita harus lihat secara lebih
holistik secara tatanan aturan yang ada

neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kita akan tunggu Kepgub-nya akan
seperti apa (revisi UMP), begitu Kepgub keluar kita akan langsung tuntut, ini melanggar, dia
Gubernur, harusnya paham sekali masalah ini

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami meminta kepada Menteri Dalam
Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta
yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ringkasan

Pemprov telah merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen. Nilai tersebut tidak bisa diterima
oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia ( ) sebab mereka merasa penetapan besaran kenaikan
melanggar Peraturan Pemerintah tentang pengupahan. "Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta,
telah melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP)
No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah
minimum dan Pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi
B. Sukamdani dikutip dari keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (20/12).

247