Page 3 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 3
Judul UMP DKI Jakarta Naik Jangan Senang Dulu, Ini yang Berhak Menerima
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211221/12/1479948/ump-dki-
jakarta-naik-jangan-senang-dulu-ini-yang-berhak-menerima
Jurnalis Reni Lestari
Tanggal 2021-12-21 08:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Hal itu berpotensi menimbulkan iklim yang
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional
Ringkasan
Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi sebesar 5,1 persen bakal
berbuntut panjang. Para pengusaha, selain enggan menerapkan kebijakan tersebut, juga
berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun sebelumnya,
berdasarkan PP No.36/2021, UMP di DKI Jakarta hanya mengalami kenaikan 0,85 persen atau
senilai Rp38.000 Namun demikian, di balik polemik tersebut, perlu diingat bahwa pemberlakuan
upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan pengalaman di bawah satu tahun.
UMP DKI JAKARTA NAIK JANGAN SENANG DULU, INI YANG BERHAK MENERIMA
Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi sebesar 5,1 persen bakal
berbuntut panjang. Para pengusaha, selain enggan menerapkan kebijakan tersebut, juga
berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Adapun sebelumnya, berdasarkan PP No.36/2021, UMP di DKI Jakarta hanya mengalami
kenaikan 0,85 persen atau senilai Rp38.000 Namun demikian, di balik polemik tersebut, perlu
diingat bahwa pemberlakuan upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan pengalaman
di bawah satu tahun. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP)
No.36/2021 tentang pengupahan.
"Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) berlaku bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," demikian tertulis dalam
ayat 1 pasal 24 PP Pengupahan, dilansir Selasa (21/12/2021).
2