Page 345 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 345
Lebih lanjut dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberi sanksi
kepada kepala daerah, dalam hal ini Anies Baswedan, karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan.
Dia pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan atau
sanksi kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional," pungkas Hariyadi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP
DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854.
Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut diharapkan bisa menaikan daya beli
masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.
Kendati begitu, pengusaha menolak kenaikan UMP dan berencana menggugat Anies Baswedan
ke PTUN setelah Peraturan Gubernur (Pergub) soal revisi upah keluar.
344
