Page 344 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 344
ANIES REVISI UMP, PENGUSAHA: PELANGGARAN JADI CATATAN, APALAGI KALAU
MAU NYAPRES
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022
sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 ( UMP Jakarta 2022 ). Sedangkan
UMP 2021 DKI Jakarta berada di angka Rp 4.416.186.
Kebijakan menaikkan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen merupakan revisi dari keputusan
sebelumnya, di mana pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP
sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 38 ribuan, meski kemudian Anies Baswedan meralatnya.
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ), menyatakan
keberatan atas kenaikan upah minimum di Ibu Kota pada 2022 yang terbaru.
"PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," ucap
Ketua Umum Apindo, Hariyadi dikutip dari Kompas TV, Senin (20/12/2021).
Ia bilang, keputusan Pemprov DKI Jakarta membuat dunia usaha cemas. Bahkan, menurut
Hariyadi, kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden buruk apabila Anies Baswedan
ingin maju dalam persaingan di Pilpres 2024.
"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Saat ini, Apindo dan Kadin Jakarta tengah menunggu Peraturan Gubernur terkait revisi UMP
Jakarta 2022. Jika Pergubnya keluar, mereka akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, Apindo juga mengimbau kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak mengikuti
UMP Jakarta 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, senilai Rp 4,64 juta.
Imbauan ini menyusul adanya revisi kenaikan UMP DKI Jakarta oleh Anies dari yang hanya naik
0,85 persen menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 dari UMP 2021.
Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan upah tersebut melanggar aturan yang berlaku yakni
PP Nomor 36 tahun 2021, sehingga pihaknya bakal menggugat Anies ke PTUN.
"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Hariyadi.
Hariyadi menuturkan, revisi besaran upah bertentangan dengan Pasal 29 tentang waktu
penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada 21 November 2021.
Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revisi secara sepihak, tanpa pendapat dunia
usaha. Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur
dunia usaha (pengusaha) merass tidak diajak berpartisipasi.
Dia mengimbau, pengusaha hanya perlu mengikuti aturan sebelumnya, yakni Keputusan
Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.
"Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN itu dan selama menunggu, maka kami imbau
seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar
ketentuan PP," beber dia.
343
