Page 339 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

REVISI UMP DKI JAKARTA DINILAI MELAWAN HUKUM, MENDAGRI HINGGA
MENAKER DIMINTA SANKSI ANIES BASWEDAN
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
meminta Gubernur Anies Baswedan dikenai sanksi atas keputusannya merevisi upah minimun
provins ( UMP ) DKI Jakarta tahun 2022.

Atas putusan revisi UMP DKI Jakarta tersebut, kalangan pengusaha itu meminta Menteri Dalam
Negeri ( Mendagri ) dan Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) memberikan sanksi kepada Anies
Baswedan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menuturkan bahwa permintaan pemberian sanksi
terhadap Anies Baswedan itu karena dinilai telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan.

"Apindo bersama Kadin, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan," kata Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers pada Senin, 20 Desember
2021.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, keputusan merevisi UMP itu, tutur Haryadi karena
berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian
nasional.

Hariyadi mengatakan dunia usaha juga meminta kepada Mendagri, agar memberikan pembinaan
atau saknsi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014,
Pasal 373.

Selain itu, kalangan pengusaha juga rencananya akan melakukan gugatan terkait aturan revisi
UMP tersebut ke Pegadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI
Jakarta.

Akan tetapi, Hariyadi menyebut bahwa rencana gugatan ke PTUN itu akan dilakukan setelah
revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbit.

Dalam pernyataan itu, Hariyadi pun mengimbau kepada para pengusaha agar tidak menerapkan
revisi UMP sebagaimana yang telah diumumkan oleh Gubernur Anies Baswedan baru-baru ini.

"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap,"
katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menilai bahwa putusan revisi UMP DKI Jakarta itu keluar dari jalur
yang telah disepakati bersama.

Ia menyebut bahwa keputusan Anies untuk merevisi UMP tersebut sangat disayangkan, karena
hal itu akan berdampak pada kepastian hukum dalam berinvestasi.

"Sangat aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya
yang sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah,"
ucapnya.

Ia berujar bukan masalah naik turunnya, tetapi dengan adanya perubahan tersebut, pihaknya,
selaku pelaku usaha kurang bisa memproyeksikan jalannya usaha itu.

338