Page 338 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 338
Judul Revisi UMP DKI Jakarta Dinilai Melawan Hukum, Mendagri hingga
Menaker Diminta Sanksi Anies Baswedan
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013279068/revisi-ump-dki-
jakarta-dinilai-melawan-hukum-mendagri-hingga-menaker-diminta-
sanksi-anies-baswedan
Jurnalis Arman Muharam
Tanggal 2021-12-20 16:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Apindo bersama Kadin, meminta
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah
melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami juga mengimbau perusahaan untuk
tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu
keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Sangat
aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya yang
sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Kiranya
Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cpta Kerja dan PP
36/2021 tentang Pengupahan
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Artinya
clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari pengusaha
tetap memedomani yang pertama. Itu yang kami anggap sah sesuai regulasi yang ada di
Indonesia
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
meminta Gubernur Anies Baswedan dikenai sanksi atas keputusannya merevisi upah minimun
provins ( UMP ) DKI Jakarta tahun 2022. Atas putusan revisi UMP DKI Jakarta tersebut, kalangan
pengusaha itu meminta Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) dan Menteri Ketenagakerjaan (
Menaker ) memberikan sanksi kepada Anies Baswedan.
337
