Page 333 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Apindo-Kadin Imbau Pengusaha DKI Tak Patuhi Kebijakan UMP Anies
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220164240-92-
736361/apindo-kadin-imbau-pengusaha-dki-tak-patuhi-kebijakan-ump-
anies
Jurnalis Senin, 20 Dec 2021 16:54 WIB
Tanggal 2021-12-20 16:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta
untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN
berkekuatan hukum tetap

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami tunggu pergub-nya, kalau sudah ada
langsung kami ajukan (gugatan ke PTUN). Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan
langsung lakukan gugatan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Untuk surat segera kami siapkan bahwa
terhadap langkah tersebut, kami merasa keberatan

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Maka ruang untuk menerapkan struktur
dan skala upah jadi sulit, karena ruang untuk (kenaikan) upah pekerja di atasnya jadi sempit

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan upah minimum provinsi (
UMP ) sesuai hasil revisi Gubernur Anies Baswedan yang diumumkan pada Sabtu (18/12) lalu.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai Anies telah melanggar ketentuan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk itu, pengusaha akan
menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

332