Page 330 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 330
"Kalau memang itu benar yang diinformasikan kita menyayangkan sekali keputusan itu karena
kita tetap mengacu kepada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas
Kemnaker Chairul Fadly Harahap kepada detikcom, Senin (20/12/2021).
Pelaksanaan kebijakan UMP, lanjut dia memang dilakukan oleh kepala daerah, dalam hal ini
gubernur seperti Anies. Namun dia menekankan agar pelaksanaannya tidak melanggar aturan
yang berlaku.
"Jadi PP 36 sudah mengatur tentang tata cara dan cara penghitungan (UMP), kemudian
mekanisme penghitungan dan dasar penghitungan yang sudah jelas, ya saya pikir kita tetap
mengacu kepada regulasi yang telah diatur. Ini juga PP 36 ini merupakan (program) strategis
nasional yang harus kita laksanakan," jelasnya.
Kemnaker sendiri belum menerima tembusan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait revisi
kenaikan UMP 2022 yang dilakukan oleh Anies. Pihaknya mengetahui informasi tersebut bukan
dari Pemprov langsung.
"Kami belum mendapatkan ini makanya saya bilang dari tadi kan kalau memang itu benar
informasi itu kan, artinya kita juga belum dapat tembusan atau pemberitahuan atau apapun,"
tambahnya.
329
