Page 329 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 329
Judul Kemnaker Kecewa Anies Revisi UMP DKI 2022
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5863059/kemnaker-
kecewa-anies-revisi-ump-dki-2022
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-20 17:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kalau memang itu benar yang
diinformasikan kita menyayangkan sekali keputusan itu karena kita tetap mengacu kepada PP
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
neutral - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Jadi PP 36 sudah mengatur
tentang tata cara dan cara penghitungan (UMP), kemudian mekanisme penghitungan dan dasar
penghitungan yang sudah jelas, ya saya pikir kita tetap mengacu kepada regulasi yang telah
diatur. Ini juga PP 36 ini merupakan (program) strategis nasional yang harus kita laksanakan
negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kami belum mendapatkan ini
makanya saya bilang dari tadi kan kalau memang itu benar informasi itu kan, artinya kita juga
belum dapat tembusan atau pemberitahuan atau apapun
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Kemnaker menegaskan
agar penetapan UMP oleh kepala daerah tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. "Kalau memang itu benar yang diinformasikan kita menyayangkan
sekali keputusan itu karena kita tetap mengacu kepada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,"
kata Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap kepada detikcom, Senin (20/12/2021).
KEMNAKER KECEWA ANIES REVISI UMP DKI 2022
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Kemnaker menegaskan
agar penetapan UMP oleh kepala daerah tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
328
