Page 332 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Hariyadi mengatakan Anies melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, PP
No.36/2021 tentang Pengupahan, Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal
27 mengenai UMP.

"Ini strong message ya untuk Pak Gubernur karena itu melanggar. Sebagai gubernur yang
harusnya paham sekali masalah ini jadi catatan sendiri. Apalagi mau nyapres," kata Hariyadi di
kantor Apindo Jakarta, Senin (20/12/2021).

Selain itu, kata Hariyadi, revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan upah
minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 21 November 2021.

Lebih lanjut, dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 tanpa memerhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta sebagai
bagian dari Dewan Pengupahan Daerah unsur pengusaha.

Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, lanjutnya, maka upaya untuk mengembalikan
prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa
pengalaman tidak terwujud.

Selain itu, sambungnya, penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena ruang atau
jarak antara upah minimum (UM) dan upah diatas UM menjadi kecil.

Hariyadi melanjutkan, dunia usaha bersikukuh untuk tidak menerapkan UMP DKI Jakarta 2022
sebesar 5,1 persen sesuai dengan revisi Pemprov DKI Jakarta pada akhir pekan lalu.
Dia mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah
langkah lanjutan.

Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada
kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal
pengupahan.

"Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional," kata Hariyadi di kantor Apindo dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Senin
(20/12/2021).

Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan.

Dia menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah oleh pemerintah pusat merupakan amanat UU No.23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan
tersebut.

Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021," tegasnya.

331