Page 335 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Sudah Ketebak, Pengusaha Sebut Anies Revisi UMP Demi Nyapres?
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220152859-4-
300639/sudah-ketebak-pengusaha-sebut-anies-revisi-ump-demi-
nyapres
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 16:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan
RI untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi
Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional

negative - Hariyadi Sukamdani (Hariyadi Sukamdani) Dia sebagai Gubernur yang harusnya
paham sekali masalah ini melanggar, ya jadi catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres, jadi
catatan

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Apakah revisi ini ada
sangkut pautnya dengan kepentingan politik? oh jelas. Jadi jelas

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka
saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya
beli masyarakat atau pekerja tidak turun

Ringkasan

Keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang merevisi nilai upah minimum provinsi (UMP)
2022 mendapat pertentangan dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Gubernur DKI Jakarta telah melanggar aturan
sehingga layak mendapatkan teguran hingga sanksi dari pemerintah pusat karena menetapkan
UMP 2022 tak mengacu pada PP tentang pengupahan pada UU Cipta Kerja. "Meminta kepada
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah
melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan, karena hal tersebut
berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional,"
katanya dalam konferensi pers, Senin (20/12/21).

334