Page 324 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 324
DIMINTA PENGUSAHA KASIH SANKSI KE ANIES, KEMNAKER SIAP?
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar aturan
tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pengusaha menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 telah
melanggar peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Apa kata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)? Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly
Harahap menjelaskan bahwa menyangkut hal tersebut dikembalikan kepada Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Kita kembali kepada regulasi yang berhubungan dengan pemerintah daerah, yaitu Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga itu nanti yang referensinya
ke sana. Soal bagaimana tindak lanjutnya? tentu perlu kita bersinergi untuk melihat hal ini secara
jernih," katanya kepada detikcom ketika ditanya soal sanksi terhadap Anies, Senin (20/12/2021).
Pada pasal 68 UU tersebut memang diatur sanksi untuk kepala daerah maupun wakil kepala
daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 huruf f.
"Dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota," bunyi pasal 68 dikutip detikcom.
Kebijakan penetapan upah minimum sendiri merupakan program strategis nasional. Namun
urusan di pemerintahan daerah, lanjut Chairul bukan ranah Kemnaker, melainkan kementerian
teknis lain dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau kita bicara upahnya sendiri dan regulasi upahnya memang lead sector-nya ada di kami,
Kementerian ketenagakerjaan. Tapi kalau bicara soal implementasi dan penanganan dan sampai
dengan pengupahannya memang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini adalah tentu
kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri," tambahnya.
Pengusaha sebelumnya meminta Mendagri dan Menaker memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Anies Baswedan.
"Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers.
Menurutnya kepala daerah seperti Anies Baswedan yang melawan hukum, dalam hal ini tentang
pengupahan berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan
bagi perekonomian nasional. Kepada Tito, pengusaha meminta kepala daerah yang tidak
memahami peraturan perundangan agar diberikan pembinaan ataupun sanksi.
"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak memahami peraturan perundangan yang
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tambah Hariyadi.
323
