Page 323 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Diminta Pengusaha Kasih Sanksi ke Anies, Kemnaker Siap?
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5863087/diminta-
pengusaha-kasih-sanksi-ke-anies-kemnaker-siap
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-20 17:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kita kembali kepada regulasi
yang berhubungan dengan pemerintah daerah, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sehingga itu nanti yang referensinya ke sana. Soal bagaimana tindak
lanjutnya? tentu perlu kita bersinergi untuk melihat hal ini secara jernih

neutral - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kalau kita bicara upahnya sendiri
dan regulasi upahnya memang lead sector-nya ada di kami, Kementerian ketenagakerjaan. Tapi
kalau bicara soal implementasi dan penanganan dan sampai dengan pengupahannya memang
oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini adalah tentu kementerian terkait yaitu
Kementerian Dalam Negeri

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kita meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum
regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri
untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak
memahami peraturan perundangan yang mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan
sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah
pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar aturan
tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengusaha
menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 telah melanggar
peraturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

322