Page 321 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 321

Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) DKI Jakarta
              2022 sebesar 5,1 persen jadi sekitar Rp4,6 juta. Dia menyebut kebijakan tersebut diambil sebagai
              wujud memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan
              saat ditemui di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Senin (20/12/2021) sore.
              "Jadi saya lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta, selama enam tahun terakhir itu rata-rata naik
              8,6 persen, artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan angka tersebut," ujar Anies Baswedan
              usai melepas para perwakilan PWNU DKI Jakarta.



              NAIKKAN UMP DKI JAKARTA JADI RP4,6 JUTA, ANIES: UNTUK MEMBERI RASA
              KEADILAN

              JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP )
              DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen jadi sekitar Rp4,6 juta. Dia menyebut kebijakan tersebut
              diambil sebagai wujud memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

              Hal  tersebut  disampaikan  Anies  Baswedan  saat  ditemui  di  pendopo  Balai  Kota  DKI  Jakarta,
              Jakarta Pusat pada Senin (20/12/2021) sore.

              "Jadi saya lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta, selama enam tahun terakhir itu rata-rata naik
              8,6 persen, artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan angka tersebut," ujar Anies Baswedan
              usai melepas para perwakilan PWNU DKI Jakarta.

              Dia menjelaskan pada tahun lalu (2020) saat ada krisis karena pandemi Covid-19, UMP DKI
              Jakarta  naik  3,3  persen.  Namun  dengan  menggunakan  formula  perhitungan  UMP  dari
              Kementerian Tenaga Kerja, Anies menyebut kenaikan tahun 2022 sangat kecil.
              "Tahun ini kondisi kita lebih baik. Biasanya 8,6 persen, tahun lalu yang berat 3,3 persen. Tahun
              ini ketika kita menggunakan formula yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja, keluarnya 0,8
              persen. Bayangkan kondisi ekonomi sudah lebih baik, pakai formula malah keluar angkanya 0,8
              persen," ucap Anies Baswedan.

              Hal ini kata Anies Baswedan amat menganggu rasa keadilan di tengah masyarakat.

              "Kan  itu  menganggu  rasa  keadilan  bukan?  Sederhana  sekali.  Kita  harus  tetapkan  karena  di
              tanggal tersebut harus dikeluarkan, ya sudah kita ikut, tapi saya sampaikan surat bahwa formula
              ini tidak cocok. Wong dalam kondisi berat saja 3,3 persen kok pakai formula ini naiknya 0,8
              persen," kata Anies Baswedan.

              Oleh  sebab  itu  Pemprov  DKI  Jakarta  menetapkan  kenaikan  UMP  DKI  dengan  menggunakan
              perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi real yang ada saat ini.

              "Jadi rasa keadilan jelas terganggu, karena itulah kita kaji, sehingga akhirnya keluar angka itu
              tadi.  Dari  mana?  Dari  inflasi  dan  dari  pertumbuhan.  Dari  situ  kemudian  muncul  angka  5,1
              persen," ujar Anies Baswedan.

              Anies Baswedan meminta semua pihak untuk lebih objektif dalam menyikapi kenaikan UMP DKI
              Jakarta dan menghindari polemik.
              "Yang saya ingin sampaikan kepada semua, cobalah obyektif, tahun lalu yang sulit saja itu 3,3
              persen. Tahun ini ekonomi sudah bergerak masak kita masih mengatakan 0,8 persen itu sebagai
              angka yang pas. Ini kita pakai akal sehat saja common sense. Oleh karena itu kita memutuskan
              5,1 persen," ucap Anies Baswedan.

                                                           320
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326