Page 318 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 318
Judul Makin Panas, Apindo Minta Pengusaha Tidak Bayar Buruh DKI Jakarta
dengan Upah yang Ditetapkan Anies Rp 4,64 Juta
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51448/Makin-Panas-Apindo-Minta-Pengusaha-
Tidak-Bayar-BuruhDKI-Jakarta-dengan-Upahyang-Ditetapkan-Anies-Rp-
464-Juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 17:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami imbau seluruh perusahaan di DKI
Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur
DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Jadi kita akan menunggu hasil keputusan
PTUN itu dan selama menunggu, maka kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak
menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar ketentuan PP
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Karena hal tersebut berpotensi
menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta
tidak mengikuti upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan. Anies dinilai secara sepihak memutuskan menaikkan UMP DKI Jakarta dari
sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854. Diketahui, revisi kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 dari
UMP 2021.
MAKIN PANAS, APINDO MINTA PENGUSAHA TIDAK BAYAR BURUH DKI JAKARTA
DENGAN UPAH YANG DITETAPKAN ANIES RP 4,64 JUTA
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta
tidak mengikuti upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta,
317