Page 319 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Anies Baswedan. Anies dinilai secara sepihak memutuskan menaikkan UMP DKI Jakarta dari
sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854.
Diketahui, revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 0,85 persen menjadi
5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 dari UMP 2021.

Apa alasan Apindo? Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan upah
tersebut melanggar aturan yang berlaku yakni PP Nomor 36 tahun 2021, sehingga pihaknya
bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).

Hariyadi menuturkan, revisi besaran upah bertentangan dengan Pasal 29 tentang waktu
penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada 21 November 2021.

Apalagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan revisi secara sepihak, tanpa
pendapat dunia usaha. Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah
sebagai unsur dunia usaha (pengusaha) merass tidak diajak berpartisipasi.

Dia mengimbau, pengusaha hanya perlu mengikuti aturan sebelumnya, yakni Keputusan
Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.

"Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN itu dan selama menunggu, maka kami imbau
seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar
ketentuan PP," beber dia.

Lebih lanjut dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberi sanksi
kepada kepala daerah, dalam hal ini Anies Baswedan, karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan.

Dia pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan atau
sanksi kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.

"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional," pungkas Hariyadi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP
DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854.

Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut diharapkan bisa menaikan daya beli
masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.

Kendati begitu, pengusaha menolak kenaikan UMP dan berencana menggugat Anies ke PTUN
setelah Peraturan Gubernur (Pergub) soal revisi upah keluar.

318