Page 351 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 351
Judul Alasan Pengusaha Minta Mendagri & Menaker Beri Sanksi Gubernur
DKI
Nama Media tirto.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://tirto.id/alasan-pengusaha-minta-mendagri-menaker-beri-sanksi-
gubernur-dki-gmst
Jurnalis Nur Hidayah Perwitasari
Tanggal 2021-12-20 16:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Apindo bersama Kadin, kami meminta
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah
melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan, karena hal tersebut
berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian
nasional
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak
menerapkan revisi UMP DKI yang telah diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan
PTUN berkekuatan hukum tetap
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Sangat
aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya yang
sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah. Bukan
masalah naik turunnya tapi dengan perubahan seperti itu jadi kami sebagai pelaku usaha kurang
bisa memproyeksikan jalannya usaha itu
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Kiranya
Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cipta Kerja dan PP
36/2021 tentang Pengupahan
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Artinya
clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari pengusaha
tetap memedomani yang pertama. Itu yang kami anggap sah sesuai regulasi yang ada di
Indonesia
Ringkasan
Permintaan pemberian sanksi ini dikarenakan keputusan Anies Baswedan yang merevisi upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Kalangan pengusaha meminta Menteri Dalam
350
