Page 355 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 355
“Kami imbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022
sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap,” kata Hariyadi dalam konferensi
pers, Senin (20/12).
Untuk itu, Hariyadi meminta agar seluruh perusahaan di Jakarta tetap mengikuti Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 19 November 2021, di
mana dalam keputusan tersebut kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 masih 0,85 persen atau setara
Rp 37.749.
Hariyadi menilai bahwa Anies Baswedan telah melanggar regulasi pengupahan yang diatur di
dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Dalam keterangannya, setidaknya ada tiga pasal yang dilanggar. Yaitu pasal 26 tentang tata
cara perhitungan upah minimum, pasal 27 tentang upah minimum provinsi (UMP), dan pasal 29
tentang waktu penetapan upah minimum.
Untuk itu, Hariyadi meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi
kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah melawan regulasi Ketenagakerjaan. Selain itu pihaknya
juga akan menggugat Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika revisi
itu benar-benar dijalankan.
“Kita menunggu Pergub-nya seperti apa. Kalau Pergub-nya keluar, kita akan langsung ajukan
gugatan,” lanjutnya.
354
