Page 359 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Pengusaha Khawatir Revisi UMP DKI Jakarta yang Tak Sesuai Aturan
Diikuti Pemda Lain
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-khawatir-revisi-ump-dki-
jakarta-yang-tak-sesuai-aturan-diikuti-pemda-lain
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2021-12-20 16:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Implikasi inilah yang
kami khawatirkan, ini berpikir Indonesia, tidak hanya di DKI Jakarta saja
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Dampak revisi upah
pada proyeksi dunia usaha di 2022 tentu sangat membingungkan, jadi proyeksi kami cash flow
in out-nya jadi enggak karu-karuan

neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Di dalam PP 36/2021, kita tidak mengenal
perubahan (revisi UMP)

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut
maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS
atau social safety net) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud dan kembali
menjadi upah rata-rata sehingga penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena
ruang/jarak antara upah minimum dengan upah diatas upah minimum menjadi kecil

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Setahu saya aturan dalam PP 36/2021 sudah jelas.
Daerah tidak punya ruang untuk mulur mungkret

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Maka di Jateng kami dorong struktur dan skala upah
untuk dilaksanakan agar ada kenaikan upah untuk buruh yang telah bekerja lebih dari 1 tahun

positive - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Ini (PP 36/2021)
memang harus kita laksanakan dan kita junjung amanat pelaksanaan UU (UU 11/2020)

negative - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Pelaksanaan
yang ditetapkan tidak sesuai perundang-undangan berarti bertentangan dengan UU atau tidak
sesuai dengan regulasi yang diatur

358