Page 363 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 363
Judul Soal UMP 2022, Apindo Minta Kemenaker-Kemendagri Beri Sanksi
Anies
Nama Media viva.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1433565-soal-ump-2022-apindo-
minta-kemenaker-kemendagri-beri-sanksi-anies
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2021-12-20 16:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami juga menghimbau seluruh perusahaan di
Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022, sembari menunggu Keputusan
PTUN berkekuatan hukum tetap
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI
Jakarta No. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menyatakan kekecewaannya pada kebijakan Gubernur
DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang telah merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta 2022. Dari sebelumnya 0,85 persen menjadi 5,1 persen, atau naik Rp225.667
dari UMP 2021. Karenanya, Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, meminta kepada
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah
melawan hukum regulasi ketenagakerjaan. Terutama masalah pengupahan.
SOAL UMP 2022, APINDO MINTA KEMENAKER-KEMENDAGRI BERI SANKSI ANIES
VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menyatakan kekecewaannya pada kebijakan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang telah merevisi besaran kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Dari sebelumnya 0,85 persen menjadi 5,1 persen, atau naik
Rp225.667 dari UMP 2021.
362
