Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

neutral - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Bagaimana
berkaitan dengan kepala daerah yang tidak melaksanakan itu, itu kan nanti diatur kembali dalam
konteks UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, bagaimana hal ini dan konsekuensinya

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila penerapan struktur dan skala upah
dapat dilakukan oleh seluruh pihak akan mendorong perekonomian yang pada ujungnya
meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa Indonesia

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya akan terus mengajak perusahaan-
perusahaan lain agar menerapkan struktur dan skala upah. Ini tidak akan tercapai kalau hanya
Pemerintah yang ngotot, tapi dari pihak perusahaan juga harus ngotot. Makanya ini butuh
komitmen bersama

Ringkasan

Pengusaha menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta yang merevisi penetapan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 tidak sesuai regulasi. Wakil Ketua Umum Bidang
Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji mengkhawatirkan keputusan Gubernur
DKI Jakarta yang merevisi UMP 2022 akan diikuti oleh pemerintah daerah (pemda) lainnya.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta juga dinilai membuat kondisi kebijakan pengupahan nasional
tidak kondusif.

PENGUSAHA KHAWATIR REVISI UMP DKI JAKARTA YANG TAK SESUAI ATURAN
DIIKUTI PEMDA LAIN

. Pengusaha menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta yang merevisi penetapan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 tidak sesuai regulasi.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji
mengkhawatirkan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang merevisi UMP 2022 akan diikuti oleh
pemerintah daerah (pemda) lainnya. Keputusan Gubernur DKI Jakarta juga dinilai membuat
kondisi kebijakan pengupahan nasional tidak kondusif.

"Implikasi inilah yang kami khawatirkan, ini berpikir Indonesia, tidak hanya di DKI Jakarta saja,"
ujar Adi dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12).

Padahal, lanjut Adi, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang ditetapkan pada November lalu
sudah sesuai formula yang terdapat dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan. Penetapan UMP
DKI Jakarta 2022 pada November lalu juga sudah melibatkan tripartit yakni pemerintah,
pengusaha dan pekerja, termasuk didalamnya ahli.

Adi menyatakan, revisi UMP berdampak pada proyeksi dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya
pada tahun 2022. Padahal, investor dan dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, termasuk
dalam pengaturan UMP yang sesuai regulasi.

"Dampak revisi upah pada proyeksi dunia usaha di 2022 tentu sangat membingungkan, jadi
proyeksi kami cash flow in out-nya jadi enggak karu-karuan," ujar Adi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan,
Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yaitu pasal 26 mengenai
cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai upah minimum propinsi.

359