Page 364 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 364
Karenanya, Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum
regulasi ketenagakerjaan. Terutama masalah pengupahan.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional," kata Hariyadi dalam telekonferensi, Senin, 20 Desember 2021.
Selain itu, Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri, untuk memberikan pembinaan
atau sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang dinilai tidak memahami
peraturan perundangan.
Sehingga, lanjut Hariyadi, hal itu mengakibatkan melemahnya sistem Pemerintahan,
sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014 Pasal 373. Yang intinya, Pemerintah Pusat harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
dalam hal ini yakni Anies.
Tak hanya itu, Apindo juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan
tersebut.
"Kami juga menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022, sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap," kata Hariyadi.
"Namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan
tanggal 19 November 2021," ujarnya.
363
