Page 369 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 369
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan dunia
usaha menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan UMP DKI
sebesar 5,1 persen. Apindo juga telah mengambil sejumlah langkah lanjutan untuk menyikapi
hal tersebut.
Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada
kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal
pengupahan.
"Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional," kata Hariyadi di kantor Apindo dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Senin
(20/12/2021).
Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah oleh pemerintah pusat merupakan amanat UU No.23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan
tersebut.
Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021," tegasnya.
Sumber : JIBI/Bisnis.com.
368
