Page 371 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 371

berpotensi  menimbulkan  iklim  tidak  kondusif  bagi  hubungan  industrial  dan  perekonomian
              nasional
              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak
              menerapkan revisi UMP DKI yang telah diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan
              PTUN berkekuatan hukum tetap

              negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Sangat
              aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya yang
              sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah. Bukan
              masalah naik turunnya tapi dengan perubahan seperti itu jadi kami sebagai pelaku usaha kurang
              bisa memproyeksikan jalannya usaha itu

              positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Kiranya
              Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cipta Kerja dan PP
              36/2021 tentang Pengupahan
              negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Artinya
              clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari pengusaha
              tetap  memedomani  yang  pertama.  Itu  yang  kami  anggap  sah  sesuai  regulasi  yang  ada  di
              Indonesia




















































                                                           370
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376