Page 372 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Ringkasan

Sejumlah pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) memberi sanksi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran merevisi upah
minimum provinsi ( UMP ) DKI Jakarta tahun 2022. "Apindo bersama Kadin, kami meminta
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah
melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan, karena hal tersebut
berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian
nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Senin
(20/12/2021).

GEGARA ANIES BASWEDAN REVISI UMP, KALANGAN PENGUSAHA MINTA
MENDAGRI BERI SANKSI TEGAS

Suara.com - Sejumlah pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) memberi sanksi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
lantaran merevisi upah minimum provinsi ( UMP ) DKI Jakarta tahun 2022.

"Apindo bersama Kadin, kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi
hubungan industrial dan perekonomian nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Senin (20/12/2021).

Ia menambahkan, pengusaha juga berharap Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun
2014, Pasal 373.
Selain itu, kalangan pengusaha juga berencana menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta.

Meski demikian, lanjut Hariyadi, pihaknya baru akan melayangkan gugatan setelah revisi UMP
resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) terbit.

"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap," ujar
dia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, dalam kesempatan
yang sama menilai revisi UMP DKI Jakarta keluar dari jalur yang telah disepakati bersama.
Pihaknya menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta karena hal itu akan berdampak pada
kepastian hukum dalam berinvestasi.

"Sangat aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya
yang sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah.
Bukan masalah naik turunnya tapi dengan perubahan seperti itu jadi kami sebagai pelaku usaha
kurang bisa memproyeksikan jalannya usaha itu," katanya.

Revisi UMP menurutnya akan berdampak pada sejumlah kegiatan usaha, mulai dari pembelian
bahan produksi, proses produksi, manajemen hingga pelayanan "Kiranya Bapak Anies Baswedan

371