Page 377 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 377
"Karena [revisi UMP] berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional," kata Hariyadi dalam konferensi pers di kantor Apindo di Jakarta, Senin
(20/12/2021).
Selain itu, Apindo juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan pembinaan
atau sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta akibat tidak memahami peraturan perundangan
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan.
"Ini [revisi UMP] sudah diputuskan, sudah jalan, lalu diubah," kritik Hariyadi.
Hariyadi menegaskan akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) apabila Gubernur DKI Jakarta benar-benar mengimplementasikan regulasi tersebut.
"Regulasi kan ada aturan mainnya. Kalau semua regulasi ditentukan oleh tekanan-tekanan
publik, ini kacau ke depannya. Begitu Pergubnya keluar, kita langsung tuntut," tukasnya.
Apindo juga mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 19
November 2021.
376
