Page 378 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Kecam Revisi UMP DKI, Apindo Minta Kemnaker Beri Sanksi ke Anies
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://wartaekonomi.co.id/read381564/kecam-revisi-ump-dki-apindo-
minta-kemnaker-beri-sanksi-ke-anies
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 16:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena [revisi UMP] berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Ini [revisi UMP] sudah diputuskan, sudah jalan, lalu
diubah

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Regulasi kan ada aturan mainnya. Kalau semua
regulasi ditentukan oleh tekanan-tekanan publik, ini kacau ke depannya. Begitu Pergubnya
keluar, kita langsung tuntut

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Pasalnya, Anies dinilai telah melanggar regulasi pengupahan yang tercantum pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. "Karena [revisi UMP] berpotensi menimbulkan
iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata Hariyadi dalam
konferensi pers di kantor Apindo di Jakarta, Senin (20/12/2021).

KECAM REVISI UMP DKI, APINDO MINTA KEMNAKER BERI SANKSI KE ANIES
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Pasalnya, Anies dinilai telah melanggar regulasi pengupahan yang tercantum pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

377