Page 383 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 383

Judul               Pengusaha Ngamuk Sebut Anies Baswedan Langgar Regulasi Soal
                                    Pengupahan!
                Nama Media          nkriku.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://nkriku.com/pengusaha-ngamuk-sebut-anies-baswedan-langgar-
                                    regulasi-soal-pengupahan/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-20 16:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal
              29 tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal
              21 November 2021

              neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Selain itu kami (Apindo) menggugat aturan revisi
              tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI Anies Baswedan benar-
              benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut


              Ringkasan

              Akhir  pekan  lalu  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  merevisi  besaran  kenaikan  upah
              minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik
              Rp225.667  dari  UMP  2021.  Dengan  demikian,  UMP  DKI  Jakarta  tahun  2022  direvisi  menjadi
              Rp4.641.854. Menganggapi hal tersebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
              Hariyadi  B.  Sukamdani  mengungkapkan  Gubernur  DKI  Jakarta  telah  melanggar  regulasi
              Pengupahan  yang  berlaku  saat  ini,  terutama  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.36  Tahun  2021
              tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27
              mengenai Upah minimum provinsi.



              PENGUSAHA NGAMUK SEBUT ANIES BASWEDAN LANGGAR REGULASI SOAL
              PENGUPAHAN!

              Akhir  pekan  lalu  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  merevisi  besaran  kenaikan  upah
              minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik
              Rp225.667  dari  UMP  2021.  Dengan  demikian,  UMP  DKI  Jakarta  tahun  2022  direvisi  menjadi
              Rp4.641.854.



                                                           382
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388