Page 385 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 385

Judul               Apindo menilai ada motif politis dari revisi UMP DKI
                Nama Media          alinea.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.alinea.id/bisnis/apindo-menilai-ada-motif-politis-dari-
                                    revisi-ump-dki-b2cF398Ww
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-20 16:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000

                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              positive - Nurzaman (Ketua bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo DKI Jakarta)
              Apabila gubernur tetap melakukan revisi tersebut, kami tentunya akan melakukan upaya-upaya
              hukum yang bermanfaat untuk para pengusaha dan untuk kita semuanya

              negative - Haryadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dia sebagai gubernur harusnya paham
              sekali kalau masalah ini melanggar. Ini catatan tersendiri apalagi kalau mau nyapres

              neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan) Apakah revisi ini ada
              sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Jelas. Kemudian kalau mau meminta perubahan
              formula, karena PP itu tanda tangan presiden, bukan Kemenaker. Langsung saja ke presiden
              positive  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Kami  menilai  kenaikan  5,1%  ini  suatu
              kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan
              kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat
              ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi
              kebaikan kita semua



              Ringkasan

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta akan menempuh jalur hukum atas keputusan
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              DKI Jakarta 2022. Apindo menilai, revisi tersebut melanggar aturan Nomor 36 Tahun 2021 Pasal
              27 yang dapat berdampak pada pengupahan wilayah-wilayah lainnya.



              APINDO MENILAI ADA MOTIF POLITIS DARI REVISI UMP DKI

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta akan menempuh jalur hukum atas keputusan
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              DKI Jakarta 2022. Apindo menilai, revisi tersebut melanggar aturan Nomor 36 Tahun 2021 Pasal
              27 yang dapat berdampak pada pengupahan wilayah-wilayah lainnya.


                                                           384
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390