Page 386 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

"Apabila gubernur tetap melakukan revisi tersebut, kami tentunya akan melakukan upaya-upaya
hukum yang bermanfaat untuk para pengusaha dan untuk kita semuanya," kata Nurzaman Ketua
bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo DKI Jakarta, Senin (20/12) Di kesempatan
yang sama, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, langkah Anies Baswedan
merevisi UMP DKI 2022 melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 27
tentang Pengupahan Ketenagakerjaan mengenai cara perhitungan upah minimum provinsi.

"Dia sebagai gubernur harusnya paham sekali kalau masalah ini melanggar. Ini catatan tersendiri
apalagi kalau mau nyapres," ucap Haryadi.

Bahkan, kata dia, para pelaku usaha menuding ada agenda lain di balik revisi UMP DKI Jakarta.
Begitu juga dengan langkah gubernur menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, yang
dinilai tidak ada korelasinya.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Jelas. Kemudian kalau mau
meminta perubahan formula, karena PP itu tanda tangan presiden, bukan Kemenaker. Langsung
saja ke presiden," tegas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam
konferensi pers, Senin (20/12).

Sementara Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan, kenaikan UMP mengikuti formula
yang sudah disusun. Pemprov DKI mengaku telah mengupayakan agar kenaikan ini lebih adil,
lebih bijaksana, baik untuk kepentingan para buruh, juga kepentingan pengusaha.

Sebelumnya, Gubernur Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung
asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran,
pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama
enam tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur Gubernur Anies
dalam keterangan tertulisnya.

UMP wilayah DKI Jakarta pada 2022 naik 5,1% atau senilai Rp225.667 dari UMP 2021. Keputusan
ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari
kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta
dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah
Jakarta.

385