Page 391 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 391
Judul Apindo Minta Anies Baswedan Diberi Sanksi Lantaran Revisi Kenaikan
Upah Minimum 2022
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1541348/apindo-minta-anies-baswedan-
diberi-sanksi-lantaran-revisi-kenaikan-upah-minimum-2022
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2021-12-20 15:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani meminta Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum
Ketenagakerjaan, terutama dalam menentukan upah minimum."Karena hal tersebut berpotensi
menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional," ujar Hariyadi
dalam konferensi pers, Senin 20 Desember 2021.
APINDO MINTA ANIES BASWEDAN DIBERI SANKSI LANTARAN REVISI KENAIKAN
UPAH MINIMUM 2022
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani meminta
Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah
melawan hukum Ketenagakerjaan, terutama dalam menentukan upah minimum."Karena hal
tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
Nasional," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Senin 20 Desember 2021.Pernyataan ini
berkaitan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan upah minimum
provinsi () DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667
dari 2021.Hariyadi juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau
sanksi kepada Anies yang dinilai tidak memahami peraturan perundangan sehingga
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan. Hal tersebut sesuai amanat Undang-undang
23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
390
