Page 396 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 396
Judul Pengusaha Desak Mendagri 'Hukum' Anies Terkait Revisi UMP 2022
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220150437-92-
736277/pengusaha-desak-mendagri-hukum-anies-terkait-revisi-ump-
2022
Jurnalis Senin, 20 Dec 2021 15:52 WIB
Tanggal 2021-12-20 15:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri
untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah dan Gubernur DKI Jakarta yang
tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Terutama soal pengupahan, karena hal
tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta
untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN
berkekuatan hukum tetap
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini akan menimbulkan risiko bagi pencari
kerja baru, karena membuat perusahaan lebih memilih mencari pekerja yang berpengalaman.
Jadi (pencari kerja baru) kesempatan kerjanya jadi terbatas
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Maka ruang untuk menerapkan struktur
dan skala upah jadi sulit, karena ruang untuk (kenaikan) upah pekerja di atasnya jadi sempit
Ringkasan
Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi
sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena merevisi upah minimum provinsi (
UMP ) 2022. Tak cuma Anies, para pengusaha juga menilai Tito perlu memberi sanksi kepada
kepala daerah lain jika ada yang mengubah besaran UMP 2022 sehingga kenaikan upahnya tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
395
